Presiden Joko Widodo: Setop Pembuatan Aplikasi Baru, yang lebih akrab disapa Jokowi, mengeluarkan perintah tegas kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk berhenti membuat aplikasi baru.
Alasan di balik keputusan ini cukup kuat: puluhan ribu aplikasi yang ada saat ini tidak terintegrasi satu sama lain.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) Minta Setop Pembuatan Aplikasi Baru yang Tak Terintegrasi
Hal ini disampaikan oleh Jokowi saat peluncuran Govtech Indonesia bernama INA Digital di Istana Negara, Jakarta, pada hari Senin, 27 Mei 2024. Dalam acara tersebut, Jokowi menekankan pentingnya menghentikan pembuatan aplikasi baru.
“Mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi baru, berhenti lah bikin platform-platform baru, stop,” tegas Jokowi di hadapan para hadirin di Istana Negara.
Jumlah Aplikasi yang Tidak Terintegrasi
Jokowi mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada sekitar 27 ribu aplikasi yang dimiliki oleh berbagai kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah yang beroperasi secara independen dan tidak terintegrasi. Menurut Jokowi, hal ini justru menghambat efisiensi dan efektivitas birokrasi.
“Tahun ini saja pas kita cek pas bikin anggaran ada Rp 6,2 triliun yang akan dipakai untuk membikin aplikasi dan platform baru,” lanjutnya, menunjukkan besarnya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan aplikasi baru.
Esensi Aplikasi untuk Mempermudah Birokrasi
Jokowi menjelaskan bahwa tujuan dari pembuatan aplikasi adalah untuk mempermudah dan mempercepat proses birokrasi. Namun, jika aplikasi tersebut tidak terintegrasi, justru akan menjadi penghambat.
“Tapi bagaimana bisa lebih mudah kalau di kementerian dan di lembaga, di pemerintah daerah, provinsi, kabupaten/kota, ini ada kurang lebih 27 ribu aplikasi, 27 ribu platform yang berjalan sendiri-sendiri, yang kerjanya juga sendiri-sendiri,” jelasnya.
Kementerian dengan Banyak Aplikasi
Jokowi juga menyoroti kementerian yang memiliki banyak aplikasi. Sebagai contoh, dia menyebutkan satu kementerian yang memiliki 5.000 aplikasi.
“Ada berapa aplikasi?” tanya Jokowi kepada perwakilan Kementerian Kesehatan.
“400,” jawab perwakilan tersebut.
“400, bayangkan satu kementerian 400 (aplikasi),” jelas Jokowi.
Dia menambahkan bahwa banyak kementerian atau lembaga yang memiliki jumlah aplikasi lebih dari 400, bahkan ada yang lebih dari 5.000 aplikasi.
“Jangan tanya yang lain, lebih dari itu, banyak, ada yang lebih dari 5.000. Saya nggak tunjukin di kementerian mana, saking kreatifnya,” sambung Jokowi.
Kebiasaan Membuat Aplikasi Baru
Jokowi menduga bahwa banyaknya aplikasi dalam satu kementerian disebabkan oleh kebiasaan mengganti aplikasi setiap kali ada pergantian menteri atau kepala divisi. Dia meminta jajarannya untuk menghentikan kebiasaan tersebut.
“Mungkin, setiap ganti menteri ganti aplikasi, ganti dirjen ganti aplikasi, sama di daerah ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek itu yang kita hentikan tidak boleh diteruskan lagi,” tegas Jokowi.
Baca juga: SPBE Summit 2024 dan GovTech Indonesia Akan Diluncurkan Presiden Jokowi
Instruksi Presiden Jokowi untuk menghentikan pembuatan aplikasi baru yang tidak terintegrasi adalah langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi di Indonesia.
Dengan fokus pada integrasi dan pemanfaatan aplikasi yang ada, diharapkan pelayanan publik dapat menjadi lebih baik dan terkoordinasi dengan baik.
Jangan lupa untuk berlangganan artikel kami secara gratis di Google News
